- Tentang Bappeda -

 VISI DAN MISI DAERAH

Berdasarkan pada kondisi daerah tahun 2005, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka dirumuskan visi daerah tahun 2005-2025 adalah: 

“TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan makna visi, untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung.

Temanggung diartikan sebagai suatu daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Maju diartikan bergerak dan meningkat serta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemajuan suatu masyarakat dapat dinilai dari : aspek ekonomi yang berpusat pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran, aspek sosial yang berpusat pada peningkatan kualitas dan intelektualitas sumber daya manusia, dan aspek kependudukan yang berpusat pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Muara dari suatu kemajuan adalah daerah dan masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemampuan keuangan daerah, infrastruktur daerah dan Indeks Pembangunan Manusia. 

Mandiri diartikan mampu berdiri sendiri, yaitu dapat mengurus atau mengatasi kepentingan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Kemandirian tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada kemampuan mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek networking. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian daerah adalah peningkatan PAD dan nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Aman diartikan sebagai keadaan yang bebas dari ketakutan akan bahaya atau hal-hal yang membahayakan. Keamanan suatu daerah berarti suasana daerah yang tidak terancam baik bagi penduduknya maupun bagi wilayahnya, masyarakat dapat beraktifitas tanpa merasakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025 35 kecemasan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur faktor keamanan adalah angka kriminalitas dan jumlah konflik vertikal dan horisontal, serta penurunan jumlah bencana alam dan kesiapan menghadapinya .

Adil diartikan sebagai tiadanya kesenjangan dalam menikmati hasilhasil pembangunan. Kondisi keadilan juga ditekankan pada adanya kesamaan perlakuan terhadap setiap anggota masyarakat atau penduduk di segala sektor kehidupan termasuk keadilan dalam memperoleh kepastian dan penegakkan hukum, serta hak asasi manusia. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan adalah angka kesenjangan antar penduduk dan angka kesenjangan antar wilayah serta nilai jaminan sosial masyarakat. Sejahtera diartikan sebagai kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial secara adil dan merata. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita, Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM). Visi pembangunan daerah akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

  1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakkan supremasi hukum dan HAM, yaitu makin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dalam era otonomi daerah, semakin optimalnya aplikasi prinsipprinsip good governance, makin baiknya kondisi kapasitas daerah dalam berbagai aspek seperti kewenangan, kelembagaan, aparatur dan kemampuan keuangan daerah, makin berkembangnya kerjasama pemerintah daerah dengan kelompok usaha dan masyarakat baik pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, makin meningkatnya kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan pemerintah, makin mantap kebijakan dan regulasi diberbagai bidang, khususnya politik dan hukum, makin matangnya kondisi kepemimpinan lokal yang mampu membawa dan menciptakan suasana politik daerah yang demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, makin tegaknya supremasi hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, makin berkurangnya tingkat kriminalitas dan konflik menuju daerah yang aman, tertib dan tenteram. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025
  2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, yaitu suasana perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, tumbuhnya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, menjadi masyarakat yang berkualitas, manusia yang cerdas dan sehat serta masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
  3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, yaitu semakin mantap dan kuatnya kondisi perekonomian daerah yang tumbuh dan ditopang struktur ekonomi yang kuat berbasis sektor unggulan, semakin mantapnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada sinergitas antar pelaku ekonomi, semakin kuatnya peranan sektor basis yang tumbuh dalam model keterkaitan (linkage), tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan dan pusat-pusat ekonomi baru di tingkat perdesaan berbasis cluster usaha yang terintegrasi.
  4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, yaitu semakin kuatnya kemampuan daerah dengan mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pembangunan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana publik, terutama prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, makin mantapnya pengembangan prasarana dan sarana pada pusat-pusat ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, yang berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan antar wilayah.
  5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, yaitu makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi dari semua komponen masyarakat pelaku pembangunan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pengawalan yang ketat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, makin mantapnya peranan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025 dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah disertai dengan langkah-langkah yang tegas dan konsisten untuk menegakkan hukum atas pelanggaran aspek sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang.


VISI BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2018 

” TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, KONSISTEN, DAN PARTISIPATIF ”

Hal yang menjiwai Visi Bappeda tersebut adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang mempunyai dan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

-      Berkualitas merupakan kondisi perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, kondisi tersebut digambarkan melalui dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu, tepat mutu, dan taat pada peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan keinginan pemangku kepentingan pembangunan tertentu saja. 

-      Konsisten merupakan kondisi perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, kondisi tersebut digambarkan melalui dokumen perencanaan yang saling bersinergi dan harmonis antara dokumen perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Perencanaan yang konsisten tersebut dilaksanakan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan SKPD. Konsistensi perencanaan pembangunan juga diikuti oleh konsistensi penganggaran pembangunan sehinga diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang direncanakan tidak dilaksanakan atau kegiatan yang dilaksakan namun tidak direncanakan.

-      Partisipatif merupakan kondisi perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, kondisi tersebut digambarkan melalui dokumen perencanaan yang disusun secara bersama-sama dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di semua tingkatan proses penyusunan dokumen perencanaan.

 

Visi tersebut diwujudkan dalam Misi Bappeda untuk Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1.    Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah;

2.    Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah; dan

3.    Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan.

 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Temanggung tersebut maka diperlukan langkah, arah, semangat, dan dinamika yang sama. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu

“SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA”

 

Tugas dan Fungsi Bappeda :

  1.             perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  2.         pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan     daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
  3.             pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;    
  4.             penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
  5.             pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;    
  6.             pengembangan rencana program-program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas dinas/instansi;    
  7.             penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
  8.             perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
  9.             pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;    
  10.             pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
  11.             pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  12.             pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara Daerah dengan swasta baik dalam maupun luar negeri;    
  13.             penyelenggaraan kesekretariatan BAPPEDA; dan    
  14.             pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi Bappeda

1. Kepala Bappeda        : Ir. Bambang Dewantoro

2. Sekretaris        : Drs. Indra Setiawan

3. Fungsional Perencana        :  Ir. Sri Hariyani, M.Si

4. Kabid Statistik dan Litbang       : Dr. Danang Purwanto, S.Sos, M.Si

5. Kabid Prasarana dan Wilayah    : Joko Budi N, S.IP, M.Si

6. Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan       : Dra. Gema Artisti, MM

7. Kabid Ekonomi        : Rw. Djoko Sukirno, SE, MM

8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian        : Agus Ismanto, S.Sos

9. Kasubbag Keuangan        : Sri Utami, S.Sos

10. Kasubag Perencanaan        : Ikhsan Gunawan, S.Si

11. Kasubbid Statistik        : Inarni Nur Dyahwanti, S.Pt, M.Si

12. Kasubbid Litbang        : Hesti Iriyani, S.Sos

13. Kasubbid Perumahan dan Tata Ruang        : Wirawan, ST, MT

14. Kasubbid Pekerjaan Umum        : Dwi Sukarmei, ST, MT

15. Kasubbid Sosial Budaya        : Wahyuningsih, SHI

16. Kasubbid Pemerintahan        : Rinawati Heri P, SE, MM

17. Kasubbid Ekonomi Daerah         : Rini Sulistyawati, S.Sos, MM

18. Kasubbid Produksi Daerah        : Ir. Gunadi

19. Staf Sekretariat        :

  •         Hari Purnomo, S.Sos
  •         Titik Sugihati, SE
  •         Ellen Setyarinie
  •         Yulianto
  •         Sumarjiyanto
  •         Irpandi
  •         Wing Wiragiyo

20. Staf Bidang Statistik dan Litbang        :

  •         Mira Ekawati, ST, MSc, M.Eng
  •         Teguh Supriyanto, SE, M.Si
  •         Joko Susilo

21. Staf Bidang Prasarana Wilayah        :

  •         Dessy Imawati, ST, MT
  •         Bambang Adi Nugroho, A.Md
  •         Ashadi
  •         Bambang Eko Prayantoro

22. Staf Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan        :

  •         Nursari Sugiastuti, A.Ks
  •         Titik Yuliati, SKM, M.Kes

23. Staf Bidang Ekonomi        :

  •         Nunung Nur Chayati, Spi, MT, M.Sc
  •         Dwi Fatma Almunawaroh, SE
  •         Fika Hidayah Lusiani, A.Md
  •         Yusuf